Seri Desentralisasi Fiskal_01

Salah satu topik dalam ilmu Keuangan Publik yang menarik untuk dibicarakan adalah bahasan tentang desentralisasi fiskal. Seperti apa konsepsi dasar desentralisasi fiskal dan bagaimana praktik penerapannya di Indonesia, Insya Allah, akan saya sajikan dalam tulisan secara berseri melalui personal blog ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca setia blog ini…

Pengantar

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perubahan yang sangat strategis dalam sejarah Indonesia. Perubahan ini merupakan respon terhadap perkembangan keadaan yang begitu dinamis baik di dalam negeri, berupa tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah, maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Menurut Mardiasmo (2002), tuntutan tersebut dinilai wajar berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, merujuk pada praktik pengalaman di masa lalu dimana sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang terlalu besar telah menyebabkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut mengakibatkan inisiatif dan prakarsa daerah menjadi mati. Sebagai dampaknya, pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alasan kedua, tuntutan pemberian otonomi tersebut muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan di masa yang akan datang.

Sementara itu, Yustika (2008) mengemukakan bahwa tuntutan adanya sebuah model desentralisasi muncul karena dua alasan utama. Pertama, secara substantif wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang besar, beragam, dan aspirasi politik yang berlainan menyebabkan sangat sulit untuk dikelola dengan model sentralistik. Alasan kedua berhubungan dengan perubahan politik yang sangat cepat pada awal reformasi menyebabkan apa saja yang dianggap sebagai warisan Orde Baru, termasuk di dalamnya kekuasaan yang sentralistik, harus dirubah dan digantikan dengan model baru. Alasan kedua ini kemudian dikenal sebagai ”big bang”  model desentralisasi di Indonesia.

Menurut Ter-Minassian (1997), banyak negara melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi publik.

Penelitian Tim Peneliti Fisipol UGM yang dikutip dalam Bapekki (2006) menemukan alasan mengapa Desentralisasi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa alasan tersebut adalah:

  1. semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan;
  2. mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan;
  3. banyak sumber pendapatan daerah yang besar dikelola oleh pemerintah tingkat provinsi bahkan pungutan pada level pemerintah propinsi lebih besar daripada subsidi yang diberikan kepada kabupaten dan kota.

Pemberian kewenangan (baik desentralisasi maupun dekonsentrasi) diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal-hal tersebut direalisasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budiono (dalam Sidik et al, 2002) menjelaskan bahwa tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

Bird dan Vaillancourt (1998) mengisyaratkan ada dua prasyarat penting bagi kesuksesan desentralisasi, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro, yaitu: pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis dan kedua, biaya-biaya dari pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Dalam praktik di Indonesia, desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak yang menjadi kewenangan daerah, pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, serta pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi juga diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pusat. Dengan kata lain, merujuk pada pengertian desentralisasi menurut Litvack (1999), Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi dalam bentuk desentralisasi administrasi, desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal. (bersambung ke seri desentralisasi fiskal_02)

About these ads

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s