Seri Desentralisasi Fiskal_02

Pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditujukan untuk membantu membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan/fungsi dimaksud. Pengaturan hubungan keuangan ini harus dilakukan secara lebih adil, proporsional, dan akuntabel sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada, baik dari dana desentralisasi, maupun dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dengan demikian, dana-dana tersebut secara selaras dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendanai kebutuhan pengeluaran yang menjadi kewenangan daerah (Departemen Keuangan, 2008).

Pemerintah Indonesia memberlakukan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 melalui pengundangan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah  (PP) yang kemudian dipandu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002.

Seiring dengan reformasi manajemen Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara, UU No. 22 Tahun 1999 telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan penyelenggaraan tugas Pemerintah daerah dan DPRD bersumber dari keuangan daerah yang dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

UU No. 25 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya menjelaskan mengenai dasar-dasar pembiayaan daerah merupakan akibat dari penyerahan dan pelimpahan wewenang Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pusat kepada Bupati/Walikota yang diikuti dengan pembiayaannya. Dengan demikian, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sedangkan, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Penerapan kebijakan Otonomi daerah mengakibatkan kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih mengerti dan memahami kebutuhan daerahnya diharapkan akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, dan melaporkan penggunaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik.

Perkembangan belanja transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk periode tahun 1994 hingga tahun 2007 (angka sementara) ditunjukkan dalam tabel I.1. Dalam tabel tersebut terlihat terjadinya lonjakan dana transfer secara signifikan pada tahun 2001 yang menandai tahun pertama penerapan secara resmi kebijakan otonomi daerah dalam koridor UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999. Lonjakan dana transfer juga terjadi pada tahun 2006 sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri sehingga memperbesar kebutuhan belanja pemerintah daerah yang didanai dari APBN melalui dana perimbangan.

Grafik 1.1

Perkembangan Belanja Transfer Pusat ke Daerah

Untuk periode tahun 1994-2007

Sumber: Mahi (2008).

Tujuan transfer seperti ini adalah untuk mengurangi, kalau tidak mungkin menghilangkan, kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi keuangan negara telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup dramatis. Saat ini, sekitar 40% alokasi dalam APBN merupakan dana transfer Pusat ke Pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Alokasi transfer ke daerah dapat dilihat pada Tabel I.2.

Nota Keuangan dan RAPBN 2009 menunjukkan, sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, realisasi DBH (termasuk pengalihan DAK DR ke dalam DBH SDA Kehutanan) menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp20,7 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp62,9 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp78,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 21,0 persen per tahun.

Selain DBH, peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun juga terjadi pada DAU, terkait dengan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN) neto, dari 25 persen dalam periode 2001-2003, menjadi 25,5 persen dalam periode tahun 2004-2005, dan kemudian menjadi 26,0 persen dalam periode tahun 2006-2008. Sejalan dengan peningkatan rasio DAU terhadap PDN neto tersebut, maka dalam rentang waktu 2001- 2008, realisasi DAU meningkat dari Rp60,3 triliun (3,6persen terhadap PDB) dalam tahun 2001, menjadi Rp64,8 triliun (4,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp79,5 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 16,9 persen per tahun.

Tabel 1.1

Perkembangan Transfer ke Daerah

Tahun 2001-2008 (dalam miliar rupiah)

Catatan: Sejak tahun 2001-2005, DBH termasuk DAK DR

*data 2008 merupakan perkiraan realisasi

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2009.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Saat ini tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah (1) memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan (2) memiliki ketergantungan kepada bantuan Pusat yang seminimal mungkin  (Halim, 2001). Oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber pendanaan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, isu tentang kemampuan fiskal merupakan permasalahan yang bersifat penting dan strategis mengingat tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat berbanding terbalik dengan tingkat perolehan PAD.

Berkaitan dengan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) tersebut, mengemuka tuntutan agar daerah diberikan kemampuan memungut perpajakan (taxing power) yang lebih besar yang memungkinkan Pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar sehingga tidak lagi bergantung kepada dana transfer dari Pusat. Diharapkan, melalui pemberian kemampuan memungut perpajakan yang lebih besar ini kemandirian fiskal Pemerintah daerah dapat diciptakan. Namun demikian, kreativitas Pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD harus memperhatikan koridor peraturan perundangan yang berlaku. Sebab kreativitas yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam meningkatkan PAD dapat menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi yang merugikan masyarakat dan dunia usaha (Sidik, 2002). Kekhawatiran bahwa pemberian kemampuan memungut perpajakan yang lebih besar apabila dilakukan tidak secara hati-hati dan bijaksana dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi dan berbenturan serta tumpang tindih dengan kepentingan Pusat patut mendapat perhatian. (bersambung ke seri desentralisasi fiskal_03)

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Seri Desentralisasi Fiskal_02

  1. danik damaryanti says:

    Assalamu’alaikum Wr.Wb.
    Saya salah satu mahasiswa tugas belajar di kampus STAN sedang menyusun tugas mata kuliah keuangan publik. mohon ijin untuk mengambil artikel bapak sebagai salah satu sumber dalam menyusun tugas saya, namun ada beberapa tabel dan grafik yang tidak dapat diakses dalam tulisan bapak. jika diperbolehkan, mohon dikirimkan versi lengkap tulisan bapak tersebut ke alamat email saya. Syukron.
    Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s