Seri Desentralisasi Fiskal_03

1. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Salah satu tuntutan reformasi yang mengemuka hingga kini adalah permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan otonomi daerah. Sebagai respon dari tuntutan ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 tahun 2004. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam kaitannya dengan fungsi pemerintahan maupun dalam bentuk hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Substansi dari perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Diharapkan melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi regional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Rasyid (2007) dalam Haris (2007) diharapkan melalui kebijakan otonomi daerah akan terjadi peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Salah satu konsep dasar yang melandasinya kedua paket UU otonomi daerah tersebut adalah sebagai upaya perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block grant dan pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah.

1.1 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Mengacu pada UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang telah diubah dengan UU No. 33 tahun 2004, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Indonesia disebutkan sebagai suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (money follows function). Artinya bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Salam (2007) dalam Haris (2007) menyatakan bahwa sebagai dampak dari kebijakan perimbangan keuangan tersebut, berdasarkan perhitungan ekonomi, muncul perubahan besar dalam APBD daerah kabupaten dan kota dimana terjadi peningkatan perolehan dana yang luar biasa terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam.  (bersambung ke seri desentralisasi fiskal_04)

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s