Seri Desentralisasi Fiskal_04

1.2 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dimaksudkan sebagai sebuah alat dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis.  Desentralisasi dapat diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Mardiasmo (2009) dalam Abimanyu dan Megantara (2009) mengutip pendapat Litvack (1999) membedakan desentralisasi menjadi tiga bagian:

  1. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang melibatkan aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
  2. Desentralisasi administrasi, berupa pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antartingkat pemerintahan.
  3. Desentralisasi fiskal, dalam bentuk pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (pembangunan).

Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, menurut Mardiasmo (2009) dalam Abimanyu dan Megantara (2009) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi, dan keanekaragaman daerah.

Mengutip Bahl (1998) dan Rahmawati (2008), Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Dengan demikian, kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Tujuan umum dari program desentralisasi fiskal di Indonesia menurut Sidik (2004) dalam Singgih dan Subiyantoro (2004) adalah untuk membantu:

  1. meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah;
  2. memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional;
  3. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
  4. mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah; serta
  5. memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009 disebutkan bahwa Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain untuk:

  1. mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance);
  2. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
  3. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
  4. tata kelola, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta
  5. mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Desentralisasi berpengaruh besar terhadap peran Pemda dalam hal: (i) transfer dana dari pusat meningkatkan secara signifikan sumberdaya keuangan daerah; (ii) kewenangan fiskal daerah diperluas secara signifikan; (iii) tanggung jawab yang mencakup penyediaan layanan sosial dan infrastruktur daerah; dan (iv) kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi daerah (World Bank, 2008)

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dalam desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002). Menurut Bahl (1998) desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dalam hal terjadi ketimpangan antara kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, dalam konteks Indonesia, diatasi dengan adanya kebijakan transfer ke pemerintah daerah sebagai instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke pemerintah daerah. (bersambung ke seri Desentralisasi Fiskal_05)

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Seri Desentralisasi Fiskal_04

  1. deden says:

    Tulisan nya akademis dan ilmiah sekali Mas. Saya yang sudah lama tidak membaca buku dan lebih banyak membaca media online masih belum mencernanya dengan mudah.
    PBB dan BPHTB mulai diserahkan ke PEMDA. Ini juga merupakan salah satu desentralisasi fiskal ya Mas

    • Betul, mas Deden.
      Salah satu maksud dari penyerahan PBB dan BPHTB ke Pemda adalah untuk memperkuat taxing power dari Pemda sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah yang pada gilirannya akan menciptakan, setidaknya memperbaiki, kemandirian fiskal daerah. Memang, seharusnya kedua jenis pajak tersebut menjadi pajak pemerintah daerah bukan pajak pusat mengingat sifat pajaknya yang immobile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s