Seri Desentralisasi Fiskal_05

1.3 Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah.

Menurut Gan Jun et all. (2005), transfer pemerintah pusat merupakan pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara.

Di Indonesia, dana transfer dari pemerintah pusat  ke pemerintah daerah terdiri dari dua macam: Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Bentuk-bentuk dari Dana Perimbangan disajikan secara ringkas berikut ini:

1.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berjalannya sistem transfer dalam Dana Bagi Hasil mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Depkeu, 2008).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu dari realisasi penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak yang dibagihasilkan ke daerah meliputi Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang dibagihasilkan ke daerah meliputi minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Sejak tahun 2006, DBH SDA Kehutanan juga mencakup DBH Dana Reboisasi (DR), yang merupakan pengalihan dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK DR). Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan DBH SDA Cukai Hasil Tembakau yang merupakan amanat dari UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain itu, dalam APBN-P 2009 juga telah dialokasikan DBH Panas Bumi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

1.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Depkeu (2008), DAU adalah alokasi dana yang bersifat block grant dalam jumlah besar dan penggunaannya dimaksudkan untuk sepenuhnya ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.  DAU merupakan tanggapan atas aspirasi daerah untuk mendapatkan akses yang lebih besar dan kendali yang lebih besar atas pendapatan. Ketentuan yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengatur bahwa jumlah DAU yang dibagikan, minimal 26% dari penerimaan dalam negeri dan dibagikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan suatu formula. Tujuan dari DAU adalah sebagai instrumen untuk equalizing grant atau pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, keberhasilan alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun.

DAU memiliki posisi yang baik untuk mengatasi ketidakseimbangan horisontal karena memiliki sifat yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan distribusional berdasarkan kesenjangan perbedaan fiskal. Analisis empiris menunjukkan bahwa DAU untuk tahun anggaran 2001 secara substansial jauh lebih menyeimbangkan dibandingkan penyaluran berdasarkan SDO dan INPRES dahulu.  Kajian internal yang dilakukan Depkeu menunjukkan bahwa metode alokasi yang dipergunakan pada tahun anggaran 2002 nampaknya lebih menyeimbangkan dibandingkan metode-metode pada tahun sebelumnya (Depkeu, 2003).

1.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Depkeu, 2008). Pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 mempertegas fungsi DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Dalam praktik Dana Perimbangan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU, DBH dan DAK. Dilihat dari ada tidaknya deskresi dalam penggunaan dananya, transfer dalam bentuk DAU dan DBH dapat dikategorikan sebagai unconditional grant/ general purpose grant/block grant, sedangkan DAK termasuk kategori conditional grant/categorial grant/specific purpose grant.  (bersambung ke seri Desentralisasi Fiskal_06)

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s