Seri Desentralisasi Fiskal_06

Seperti telah disampaikan sebelumnya, transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya lonjakan kemampuan fiskal daerah di bandingkan dengan pada masa-masa sebelum penerapan kebijakan otonomi daerah. Ada baiknya, jika sekilas kita membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tulisan serial ini sehingga dapat melihat secara lebih komprehensif konteks Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan tujuan dari penerapan desentralisasi fiskal.

Pengertian

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari segi struktur, APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD (Sidik, 2002).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan pendapatan daerah menjadi tiga kelompok: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pos untuk jenis penerimaan daerah yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pos penerimaan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan denda pajak;

i. pendapatan denda retribusi;

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. pendapatan dari pengembalian;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2010. UU ini merupakan penyempurnaan dari UU 34 Tahun 2000. Berdasarkan UU tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintahan kabupaten/Kota. Selain itu, UU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memunggut retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Lebih jauh tentang pajak dan retribusi daerah ini akan dibahas dalam seri berikutnya dari serial ini.

Davey (1989) berpendapat bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil (buoyancy) dari obyek tersebut. Tingkat hasil ditentukan oleh sejauhmana sumber perpajakan (tax bases) responsif  terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti inflasi, pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan yang baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (Bappekki, 2006). Besaran PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD, semakin besar pula kesempatan daerah untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah.

2. Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah daerah memiliki wewenang mengeluarkan belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Struktur APBD sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 membagi klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, serta kelompok belanja. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: (a) pelayanan umum, (b) ketertiban dan keamanan, (c) ekonomi, (d) lingkungan hidup, (e) perumahan dan fasilitas umum, (f) kesehatan, (g) pariwisata dan budaya, (h) agama, (i) pendidikan, serta (j) perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan program yang terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) bunga, (3) subsidi, (4) hibah, (5) bantuan sosial, (6) belanja bagi hasil, (7) bantuan keuangan, dan (8) belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Isu pembiayaan daerah timbul sebagai akibat terjadinya selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Selisih ini dapat berupa surplus anggaran maupun defisit anggaran.

Surplus anggaran terjadi manakala perkiraan jumlah anggaran pendapatan  daerah melebihi perkiraan kebutuhan anggaran belanjanya. Dalam hal terjadi surplus, surplus anggaran tersebut diutamakan penggunaannya untuk:

  1. pembayaran pokok utang;
  2. penyertaan modal (investasi) daerah;
  3. pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
  4. pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Transaksi-transaksi penggunaan surplus anggaran ini oleh Pemerintah Daerah akan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila terjadi defisit anggaran, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pembiayaan guna menutup defisit tersebut. Dalam hal ini, penerimaan dalam rangka pembiayaan defisit dapat berasal dari:

  1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
  2. pencairan dana cadangan;
  3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. penerimaan pinjaman; dan
  5. penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pinjaman daerah, misalnya dalam bentuk penerbitan obligasi daerah ataupun melakukan pinjaman dari sumber pinjaman luar negeri/asing. Namun Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan penarikan pinjaman secara langsung apabila sumber dana pinjaman tersebut berasal dari luar negeri/asing. Dalam ini, Pemerintah Indonesia menganut kebijakan hard budget constraint. Oleh karena itu, ada mekanisme yang mengatur tentang hal ini dalam bentuk penerusan pinjaman kepada daerah.

Berkaitan rencana pinjaman dari sumber pinjaman luar negeri/asing, Kepala Daerah terlebih dahulu harus mengajukan rencana penarikan pinjaman kepada DPRD untuk dibahas. Apabila DPRD menyetujui, rencana kebutuhan pinjaman ini kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditelaah kelayakannya dan selanjutnya dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jika rencana pinjaman ini disetujui, proses selanjutnya adalah Menteri Keuangan akan membuat komitmen pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman selanjutnya melakukan penerusan pinjaman tersebut kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah namun hak dan kewajiban yang melekat pada pinjaman tersebut tetap berada pada Pemerintah Daerah.

Mekanisme ini digunakan untuk mencegah terjadinya penarikan pinjaman luar negeri/asing tanpa kontrol/pengawasan dari Pemerintah Pusat yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro nasional sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Brazil ketika menerapkan soft budget constraint. (bersambung ke seri Desentralisasi fiskal_07)

About sampurna budi utama

Seorang yang ingin terus menjadi pembelajar dalam kehidupan. Dilahirkan di Yogyakarta, 19 Februari 1974. Saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Madya Kementerian Keuangan dan dosen STAN Jakarta. Aktif sebagai nara sumber pelatihan/workshop terutama di bidang keuangan daerah dengan lebih dari 7.000 jam pelatihan yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari kalangan eksekutif dan legislatif. Serta menjadi trainer untuk materi Leadership di lingkungan Kementerian Keuangan. Menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMAN I Yogyakarta, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di STAN Jakarta dan S-2 FEUI Konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Menikahi Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.Si dan ayah dari: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah, serta Dareen Aisha.
This entry was posted in Keuangan Publik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s